Suwanusantara.com Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah tinggal beberapa hari lagi akan mengakhiri masa jabatan tepatnya 5 Juli 2022, dan akan di gantikan oleh Pejabat Gubernur yang di tunjuk oleh Pemerintahan Pusat.
Beberapa nama telah bermunculan yaitu; Mayjend Achmad Marzuki ( Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhanas ), Irjend Pol Dr. Agung Makbul, SH, MH ( Staf Ahli Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Ideologi dan Konstitusi ), Dr. Ir. Indra Iskandar, M,Si ( Sekjend DPR RI ) dan Dr. Safrizal ZA, M,Si ( Dirjend Bina Adwil Kemendagri ).
Walaupun demikian banjir dukungan terus disampaikan oleh komponen masyarakat baik dari Ormas, LSM, Ulama, Pimpinan Pesantren dan tokoh masyarakat lainnya kepada Irjend Pol. Dr.Agung Makbul, SH, MH sebagai Pejabat Gubernur Aceh.
Hal senada juga disampaikan Khairul Abrar IH ( Ketua Majelis Daerah Masyarakat Wisata Ziarah Provinsi Aceh ) Minggu ( 3/7/2022) kepada awak media di Banda Aceh. Beliau mengatakan sangat mendukung jika Irjend Pol. Dr. Agung Makbul, SH, MH untuk ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah.
Khairul Abrar yang juga Ketua Yayasan Taman Istiqomah Atjeh mengatakan, Agung Makbul sosok yang tepat sebagai PJ Gubernur Aceh dimana beliau sangat berpengalaman khususnya dalam bidang Politik dan Keamanan. Dimana Aceh sebagai daerah yang pernah berkomplik dan mengalami gejolak politik besar pada waktu lampau dan masih berbekas pada saat ini.
Disisi lain Agung Makbul juga dikenal sosok yang religius, mudah dekat dengan masyarakat, ulama dan komponen masyarakat di Aceh. Bahkan diberbagai waktu dan kesempatan beliau sering mengisi khutbah Jum’at di Mesjid seperti di Aceh beberapa waktu yang lalu. Sosok yang spritual dan religius ini tentu juga sebagai alasan mudahnya beliau diterima dan didukung oleh masyarakat Aceh.
Kehadiran Agung Makbul sebagai Pejabat Gubernur Aceh nantinya kita harapkan mampu merawat dan menjaga perdamaian Aceh menjelang pesta demokrasi 2024. Hal ini sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang adil, bermartabat dan berpihak kepada rakyat dan tentunya yang lebih penting bebas dari korupsi dan nepotisme tutup Khairul Abrar. (*)
