BANDA ACEH, suwanusantara.com – Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Aceh. Drs. Sahidal Kastri, MPd, mengatakan, saat ini jumlah keseluruhan Rumah DataKu di Provinsi Aceh sebanyak 310. Dari jumlah Rumah DataKu tersebut sudah berklasifikasi Paripurna sebanyak 106 atau ( 34,19%).
“Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 213 Rumah DataKu dari kondisi Rumah DataKu yang sudah diregistrasi pada tahun 2020 yaitu hanya 97 Rumah DataKu dengan jumlah Rumah DataKu paripurna sebanyak 53 Rumah DataKu.
Sedangkan Jumlah Desa di Provinsi Aceh sebanyak 6.516 Desa/Kelurahan dengan jumlah Rumah DataKu sebanyak 310 atau sebanyak 4,76 % dari total jumlah desa/kelurahan di Provinsi Aceh,” .
Demikian diungkapkan Sahidal Kastri saat kunjungan kerjanya menghadiri kegiatan Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan, Pembinaan Kader Rumah Dataku dalam Mendukung Data Ditingkat Desa yang digelar di Balai KB Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Rabu (16/11/2022).
Acara ini dihadiri Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk , Dr. Munawar Asikin, S.Si,MSE Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, Sekban, Husni Thamrin, SE, MM, Koordinator Bidang Dalduk, Ir. Nurzikra Hayati, dan Koordinator Bidang KSPK, Faridah, SE, MM.
Selanjutnya, Kaper mengatakan, peranan Rumah Dataku terpenting menuliskan data kependudukan, indikator-indikator yang menunjukkan kriteria-kriteria keluarga bereksiko stunting sehingga mudah melakukan intervensi dengan data.
Begitupun,, Kaper meminta kepada Kader dan Pengelola Rumah Dataku, agar data harus terus di update.
“Data terus di-upadte, sehingga data bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan intervensi yang dilakukan tepat,” harap Sahidal.
Deputi Dalduk: Embrio Data Untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto,S.Si.,M.Eng menyebutkan, Rumah Data Kependudukan (RDK) sebagai embrio untuk menyiapakan data-data kependudukan yang salah satunya adalah data keluarga berisiko stunting.
Data ini juga sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.
“Yang jelas Rumah.Data Kependukan itu sebagai data dasar dari kependudukan, sementara kalau kita bicara untuk pencegahan maupun tentang stunting, kita butuh data. Kalau kita nggak punya data gimana kita mau membuat program. Nah Rumah Data Kependudukan berkaitan erat dengan pencegahan dan penurunan stunting,” tegasnya.
Selanjutnya ia menjelaskan, jika berbicara terkait pencegahan maupun tentang stunting dibutuhkan data awal, misal data calon pengantin, remaja, data pasangan masa subur, data ibu hamil, dan sebagainya, dan data awal ini bisa didapatkan di RDK.
“Rumah data kependudukan sebenarnya itu sebagai embrio untuk menyiapkan data-data kependudukan yang salah satunya juga bisa data keluarga berisiko stunting, data tersebut bisa juga menjadi persiapan untuk menghadapi keluarga beresiko stunting, sebab itu merupakan salah satu database awal untuk mencegah maupun menurunkan stunting,” ujarnya lagi.
Dalam penyelenggaraan Rumah DataKu sebagai penyedian data di tingkat mikro maka mutlak perlu melakukan integrasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas terkait.
Menurut Deputi Dalduk, dengan adanya kolaborasi dalam penediaan data di tingkat mikro ini maka diharapkan kualitas data yang dihasilkan akan menjadi lebih baik serta dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan desa serta intervensi langsung ke individu yang bersangkutan dengan penyepakatan bersama melalui mekanisme musyawarah desa.
“Rumah Data Kependudukan (DataKu) memiliki peran dalam penyediaan data baik data yang digunakan untuk intervensi maupun data untuk evaluasi. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelengaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB),” paparnya.
Selanjutnya, ia menyebutkan berdasarkan Inpres tersebut, terdapat empat sasaran, yaitu penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Saya berharap kedepannya Rumah Dataku bisa lebih ditingkatkan kinerjanya dengan kemampuan menyusun indikator-indikator yang dapat memperlihatkan kinerja pembangunan di segala sektor.
“Karena itu, lanjutnya, salah satu output yang saya harapkan bisa dikerjakan ke depan adalah menyusun indikator dan dashboard dari seluruh variabel yang telah dikumpulkan dari seluruh lintas Kementerian,” urainya lagi.
Ia yakin dengan strategi ini seluruh Kementerian lembaga akan mendapatkan manfaat yang besar karena dapat langsung melaksanakan intervensi berdasarkan indikator-indikator yang ditampilkan dalam dashboard tersebut.(relis)
Kaper BKKBN Aceh : Sebanyak 106 Rumah DataKu Berklasifikasi Paripurna
BANDA ACEH, suwanusantara.com – Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Aceh. Drs. Sahidal Kastri, MPd, mengatakan, saat ini jumlah keseluruhan Rumah DataKu di Provinsi Aceh sebanyak 310. Dari jumlah Rumah DataKu tersebut sudah berklasifikasi Paripurna sebanyak 106 atau ( 34,19%).
“Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 213 Rumah DataKu dari kondisi Rumah DataKu yang sudah diregistrasi pada tahun 2020 yaitu hanya 97 Rumah DataKu dengan jumlah Rumah DataKu paripurna sebanyak 53 Rumah DataKu.
Sedangkan Jumlah Desa di Provinsi Aceh sebanyak 6.516 Desa/Kelurahan dengan jumlah Rumah DataKu sebanyak 310 atau sebanyak 4,76 % dari total jumlah desa/kelurahan di Provinsi Aceh,” .
Demikian diungkapkan Sahidal Kastri saat kunjungan kerjanya menghadiri kegiatan Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan, Pembinaan Kader Rumah Dataku dalam Mendukung Data Ditingkat Desa yang digelar di Balai KB Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Rabu (16/11/2022).
Acara ini dihadiri Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk , Dr. Munawar Asikin, S.Si,MSE Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, Sekban, Husni Thamrin, SE, MM, Koordinator Bidang Dalduk, Ir. Nurzikra Hayati, dan Koordinator Bidang KSPK, Faridah, SE, MM.
Selanjutnya, Kaper mengatakan, peranan Rumah Dataku terpenting menuliskan data kependudukan, indikator-indikator yang menunjukkan kriteria-kriteria keluarga bereksiko stunting sehingga mudah melakukan intervensi dengan data.
Begitupun,, Kaper meminta kepada Kader dan Pengelola Rumah Dataku, agar data harus terus di update.
“Data terus di-upadte, sehingga data bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan intervensi yang dilakukan tepat,” harap Sahidal.
Deputi Dalduk: Embrio Data Untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto,S.Si.,M.Eng menyebutkan, Rumah Data Kependudukan (RDK) sebagai embrio untuk menyiapakan data-data kependudukan yang salah satunya adalah data keluarga berisiko stunting.
Data ini juga sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa.
“Yang jelas Rumah.Data Kependukan itu sebagai data dasar dari kependudukan, sementara kalau kita bicara untuk pencegahan maupun tentang stunting, kita butuh data. Kalau kita nggak punya data gimana kita mau membuat program. Nah Rumah Data Kependudukan berkaitan erat dengan pencegahan dan penurunan stunting,” tegasnya.
Selanjutnya ia menjelaskan, jika berbicara terkait pencegahan maupun tentang stunting dibutuhkan data awal, misal data calon pengantin, remaja, data pasangan masa subur, data ibu hamil, dan sebagainya, dan data awal ini bisa didapatkan di RDK.
“Rumah data kependudukan sebenarnya itu sebagai embrio untuk menyiapkan data-data kependudukan yang salah satunya juga bisa data keluarga berisiko stunting, data tersebut bisa juga menjadi persiapan untuk menghadapi keluarga beresiko stunting, sebab itu merupakan salah satu database awal untuk mencegah maupun menurunkan stunting,” ujarnya lagi.
Dalam penyelenggaraan Rumah DataKu sebagai penyedian data di tingkat mikro maka mutlak perlu melakukan integrasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas terkait.
Menurut Deputi Dalduk, dengan adanya kolaborasi dalam penediaan data di tingkat mikro ini maka diharapkan kualitas data yang dihasilkan akan menjadi lebih baik serta dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan desa serta intervensi langsung ke individu yang bersangkutan dengan penyepakatan bersama melalui mekanisme musyawarah desa.
“Rumah Data Kependudukan (DataKu) memiliki peran dalam penyediaan data baik data yang digunakan untuk intervensi maupun data untuk evaluasi. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelengaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB),” paparnya.
Selanjutnya, ia menyebutkan berdasarkan Inpres tersebut, terdapat empat sasaran, yaitu penyediaan data dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Saya berharap kedepannya Rumah Dataku bisa lebih ditingkatkan kinerjanya dengan kemampuan menyusun indikator-indikator yang dapat memperlihatkan kinerja pembangunan di segala sektor.
“Karena itu, lanjutnya, salah satu output yang saya harapkan bisa dikerjakan ke depan adalah menyusun indikator dan dashboard dari seluruh variabel yang telah dikumpulkan dari seluruh lintas Kementerian,” urainya lagi.
Ia yakin dengan strategi ini seluruh Kementerian lembaga akan mendapatkan manfaat yang besar karena dapat langsung melaksanakan intervensi berdasarkan indikator-indikator yang ditampilkan dalam dashboard tersebut.(relis)