Oleh : Hamdani, S.Ag, M.SosP
ewarta : Yoes_
Aceh Utara, Suwanusantara.com | Bendungan Krueng Pasee yang berlokasi di Gampong Lubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu proyek pendukung aktivitas keseharian para petani dalam 9 kecamatan wilayah tengah Aceh Utara dan sebagian masuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Bendungan yang dibangun oleh Pemerintah Belanda sebelum Indonesia merdeka mampu mengaliri area sawah warga mencapai 8.922 hektar.
Bendungan Krueng Pasee memiliki dua sayap, yakni sayap kanan meliputi Kecamatan Nibong, Tanah Luas, sebagian Matang Kuli, Syamtalira Aron dan Tanah Pasir. Sementara sayap kiri meliputi Kecamatan Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Samudera dan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
Dalam catatan sejarah, pembangunan bendungan tersebut dibangun jelang kemerdekaan Republik Indonesia oleh Belanda ketika tentara mereka menduduki wiyalah Aceh Utara. Belanda mengerahkan warga di sejumlah kecamatan untuk kerja bakti menyelesaikan proyek berkapasitas tergolong besar saat itu. Alhasil, masyarakat di wilayah tengah Aceh Utara sampai tahun 2020 dapat memanfaatkan air berpola tanam 2 x pertahun dengan hasil panen mencapai 4 sampai 5 ton per haktar.
Pada tahun 2008, bendungan yang menjadi kebanggaan dan tumpuan harapan masyarakat runtuh atau rusak berat tidak bisa difungsikan sebagaimana biasa, tidak mampu lagi membendung debit air untuk dialiri ke hamparan sawah. Kuat diduga, rusaknya bendungan tersebut akibat dimakan usia dan pengaruh hutan yang sudah gundul sehingga debit air di pedalaman Geureudong Pase tinggi, yang menyebabkan arus deras bercampur potongan kayu yang saban hari sering menghantam bagian penting bendungan peninggalan Belanda.
Bupati Aceh Utara saat itu dijabat oleh Ilyas Ahamid atau sering disapa Tgk. Ilyas Pasee. Beliau terpilih pada Pilkada pertama pasca konflik 2006. Beberapa hari setelah rusak bendungan, sang Bupati menggelar rapat dengan dinas terkait untuk diupayakan dapat direnovasi, sehingga masyarakat tidak terkendala dalam bercocok tanam.
Melalui Dinas Sumber Daya Air maka permohonan pun dilayangkan ke kementerian terkait di Jakarta. Alhasil, dalam setahun setelah rusak mampu direhab ringan oleh Ilyas Pasee.
Seiring berjalan waktu, Tgk. Ilyas Ahamid mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat untuk dibangun bendungan baru yang mampu mengaliri air lebih luas capaian area sawah dari bendungan lama. Pembangunan baru di lokasi Lhok Jok Meurah Mulia sekira 1 kilometer dari bendungan lama. Proses survei dan penyiapan DED pun berjalan lancar sesuai scedul, selanjutnya pembenasan lahan juga rampung.
Dalam dua tahun kemudian, hasrat masyarakat ditampung oleh kementerian terkait, dan pada akhirnya sampailah pada peletakan batu pertama pasca kepemimpinan Ilyas Ahamid yang merupakan kader Partai Aceh kala itu.
Acara serimonial pun dilakukan oleh Bupati baru jelang Pilkada 2012 yakni Penjabat Bupati Alibasyah dengan menghadirkan para Kepala SKPK, pihak Balai, unsur Forkopimda, para Camat, Ulama, Tokoh Masyarakat termasuk Imam Mukim dan Penyuluh Pertanian serta Insan Pers.
Kegiatan utama setelah penyelesaian DED adalah pembenasan lahan warga, baik untuk induk bendungan maupun kanal-kanal dan genangan air. Ketika itu, menghabiskan anggaran pembangun tahap awal sekitar miliaran rupiah.
Dalam perjalanan waktu terhenti kegiatan di lapangan dan terkendala dengan masalah pembenasan lahan, dimana ada pemilik lahan tidak rela melepaskan haknya walaupun dibeli oleh pemerintah dengan harga sesuai yang berlaku di Kecamatan tersebut.
Karena pihak masyarakat menempuh proses hukum, maka uang pemilik lahan dititip pada Pengadilan Negeri Lhoksukon. Kini kondisi bangunan baru tersebut terbengkalai tidak dilanjutkan penyelesaiannya.
Pada tahun 2020, bangunan yang sempat direhap ringan, kembali dihantam arus deras Krueng Pasee. Bendungan itu ambruk dan rusak parah tidak bisa direnovasi ringan, melainkan harus direhab berat. Hal itu diakibatkan oleh banjir pada akhir tahun 2020.
Pada akhir tahun 2020, di tangan Bupati Muhammad Thaib mengusulkan pembangunan kembali bendungan bekas peninggalan Belanda itu di lokasi lama.
Muhammad Thaib mampu mengajak Wamen Kementerian PUPR ke lokasi bendungan. Pada awal 2021 pihak Kementerian PUPR melakukan survey dan melakukan pelelangan pada pertengahan tahun 2021.
Proyek dimaksud dimenangkan oleh PT Rudi Jaya Jatim, mulai dikerjalan akhir Oktober 2021 dan pada Desember 2021 terkendala dengan banjir. Demikian juga pada awal 2022 sering diterjang banjir, saat itu Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf juga sempat turun ke lapangan memantau progres pekerjaan.
Seiring berjalan waktu masa tugas Muhammad Thaib berakhir 12 juli 2022 dan dilantik Pj Bupati Aceh Utara masa kerja satu tahun. Menteri Dalam Negeri melantik Azwardi Abdullah sebagai Penjabat, Azwardi juga terus membeck up dan memantau perkembangan kemajuan pekerjaan, dimana beliau juga beberapa kali ikut rapat dengan pihak Balai dan dengan para Camat, Mukim dan tokoh masyarakat.
PT. Rudi Jaya hanya mampu menyelesaikan pekerjaan konstruksi kurang dari 40 persen, dan akhirnya pihak Balai memutuskan kontrak kerja.
Dalam sepuluh hari kerja, Penjabat Bupati Aceh Utara Dr. Mahyuzar turun langsung ke lapangan yang diagendakan dalam sebuah Kunker pasca Sidang Paripurna di DPRK Aceh Utara. Dimana para anggota dewan yang tergabung dalam fraksi-fraksi pada umumnya merekomendasikan bahwa pembangunan dan penyelesaian Bendungan Krueng Pase mutlak dan wajib ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat luas.
Di lokasi proyek, Pj Bupati Mahyuzar berdialog dengan tokoh masyarakat dan mencari solusi menampung saran masyarakat hingga pihak Balai Wilayah Sumatera 1 berjanji akan membuka sungai pengalih sayap kanan dan sayap kiri. Pada awal Agustus di lokasi sedang ada pengerjaan oleh Balai Wilayah Sumatera 1, diprediksikan musim tanam akhir tahun bisa fungsional. Pj Bupati juga telah mencari jalan keluar terkait kebutuhan pompanisasi dan arus listrik untuk energi mesin pompa.
Dr. Mahyuzar baru-baru ini juga mengutuskan para Camat untuk mengikuti rapat rapat penting dengan pihak Balai dan mengevaluasi hasil kerja selama ini.
Informasi terbaru dari Balai akan segera ditender setelah dilakukan audit BPK RI Perwakilan Aceh, Kita doakan bersama, semoga bisa berjalan dengan lancar.
Dari periode ke periode Bupati/Pj Bupati, sejak 2008 sampai 2023 telah mengimplementasikan dan merealisasi program kerjanya dengan menjalankan tugas fungsi terhadap persoalan rakyat, namun terkadang diduga ulah segelintir kontraktor yang kurang bertanggung jawab telah membuat masyarakat menderita. Ini menjadi pengalaman pahit bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur publik, dimana pemangku kepentingan di pusat harus benar-benar melakukan seleksi ketat rekanan pelaksana dan pengawasan yang profesional, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat dalam 9 kecamatan di Aceh Utara.
Kepada para anggota DPR RI dan DPD RI juga harus berperan maksimal dan profesional dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah. Akhirnya masyarakat hanya bisa berdoa, semoga pembangunan bendungan monumental tersebut cepat selesai dan bisa fungsional pada tahun 2023/2024. _(Penulis : Hamdani, S.Ag, M.Sos)_
