SUWA- Banda Aceh . Untuk bisa dicapainya kemandirian Provinsi Aceh agar tidak hanya bergantung pada pemasukan keuangan dari pusat, diperlukan Pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digali dari berbagai sumberdaya potensi yang ada di Aceh.
Untuk itu, diperlukan upaya-upaya mendorong ekonomi produktif di Aceh untuk memperoleh nilai tambah yang pasti menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya PAD meningkat terkombinasi dengan transfer dana pusat ke daerah akan membuat nominal uang yang beputar di Aceh triliunan untuk pembangunan Aceh akan lebih sempurna. Selanjutnya Aceh tidak tergantung dengan dana transfer pusat ke daerah.
Artinya dengan PAD sendiri, Aceh sudah bisa melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan industri di Aceh adalah kebutuhan. Apapun kegiatan yang dimiliki Aceh potensinya luar biasa. Aceh sangat kaya dengan sumber daya perikanan, perkebunan dan peternakan.
Hal ini diungkapakan Safuadi, Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Aceh dalam pertemuan media Gathering dan Press Release Perwakilan Kemenkeu Aceh dengan tema Kinerja APBN sampai teriwulan III tahun 2020.
Acara ini menghadirkan empat kakanwil yang memberikan materi dalam pemaparan, tanya jawab dan diskusi dengan puluhan wartawan media cetak, elektronik dan media online di aula gedung D lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh di Jalan Tgk.Chik Di Tiro Banda Acej, Senin (19/10/2020).
Pertemuan dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan 12.00 Wib itu dengan pemateri Kepala Kanwil BEA CUKAI Provinsi Aceh/ Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Aceh, Safuadi, Kakanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi, Kakanwil DJP Provinsi Aceh, Tarmizi dan Kakanwil DJKN Provinsi Aceh, Syukriah.
Kepala Kanwil BEA CUKAI Provinsi Aceh/ Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Aceh, Safuadi, menekankan supaya semua komponen daerah yang terkait harus dapat berkerja sama medorong tumbuhnya infestasi dengan tumbuhnya industry pengolahan ikan, pengolahan hasil-hasil perkebunan dan peternakan, karena Aceh yang kaya dengan sumberdaya tersebut. “Harusnya kita berpijak dari situ untuk memajukan Aceh, jangan kegiatan lain, karena itulah kekayaan kita”, kata Safuadi menjawab wartawan usai acara temu pers tersebut.
Bidang hortikultura, tambah Safuadi,Aceh sengat banyak lahan sangat subur, pantai Aceh terpanjang di Sumatra dengan potensi 1,4 juta ton ikan di laut Aceh sampai saat ini tidak ada kegiatan produksi.
“Hanya kegiatan tangkap dan jual. Harusnya sebelum dijual ada kegiatan pengolahan yang bisa membuat ikan bisa lebih tahan lama dan kualitasnya tidak turun. Aceh supaya mandiri ikan-ikan hasil tangkapan supaya ada kegaiatan pengolahan, kegiatan indutri hilir yang memberikan nilai tambah”,ujar Safuadi.
Sedangkan Kakanwil DJKN Provinsi Aceh, Syukriah mengatakan, Aceh memiliki potensi aset 40.800 asset yang dapat dimanfaatkan manjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Aset ke depan itu diharapkan bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan bisa memberikan masukan penerimaan negara dari PNBP bisa besar, Jadi kita tidak mengharapkan dari pajak saja”, kata Syukriah.
Aceh Peringkat 29 Belum Mandiri
Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Aceh, Safuadi dalam pemarannya dihadapan wartawan mengatakan, pemerintah Aceh berada pada peringkat 29 dari 34 provinsi di Indonesia dengan indeks senilai 0,1715 atau dikatagirikan daerah belum mandiri, demikian juga seluruh kabupaten/kota di Aceh. Ini mencerminkan Provinsi dan kabupaten/kota masih sangat tergantung pada transfer daerah karena PAD belum optimal untuk bisa diandalkan membiayai pembangunan.
“ Menjadi tugas kita bersama , bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan kemandirian Aceh dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat”, ujarnya (k)